Tersangka Dugaan Mal praktek Aborsi Di wilayah Desa mangunjaya Berhasil Di Ringkus Reskrim polsek tambun

Kab Bekasi Tabloid NPPKapolsek Tambun dan Kanit Reskrim Minggu 11 Agustustus 2019 Pukul 14.00Wib Adakan Press Release  Dugaan Mal Praktek Aborsi diwilayah Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan.

Anggota opsnal telah mengamankan pelaku yang Diduga telah melakukan mall praktek atau  praktek aborsi Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 11:30 wib.
Reskrim Polsek Tambun mendatangi klinik ADITAMA MEDIKA II Jalan pendidikan No.1 Kp. Siluman Desa. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi.
Menurut Keterangan Kapolsek Tambun Kompol Rahmat Sujatmiko SIK pada awak media Tribun News 1.Pada saat anggota reskrim melaksanakan observasi, Anggota  mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Di TKP lokasi klinik ADITAMA MEDIKA II Jalan pendidikan No.1 Kp. Siluman Desa. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi ada sering  ada kegiatan Mall praktek atau praktek abosri, selanjutnya anggota reskrim dipimpin kanit reskrim polsek Tambun IPTU awang parikesit . Sik msi. langsung menuju ke TKP, dan langsung mengamankan Pelaku, dan saksi saksi serta barang bukti.
Tersangka Berinisial AF,WS,HM,MP dapat di jerat Pasal 83 Jo,Pasal 64 Undang Undang RI 36Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan atau pasal pasal 194 jo,Pasal 75 ayat (2),Undang Undang RI nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,Ungkap Kompol Rahmat Sujatmiko.
dr.Sri Eni Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi pada awak media menjelaskan bahwa Kami Akan Menyelidiki perihal perijinan Klinik tersebut,bila dikemudian Hari Terbukti tidak memiliki ijin tersebut maka Dinas Kesehatan kabupaten bekasi akan ajukan Proses Hukum.
Kapolres Metro Bekasi Kombes Chandra Sukma Kumara ,SIK,MH menjelaskan Bahwa tindakan aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan itu pun HANYA DAPAT dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang (lihat Pasal 75 ayat [3] UU Kesehatan).Jadi, praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas merupakan aborsi ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang berbunyi;

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.(Rachmat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *